32 SOLUSI AGAR BBM TIDAK DINAIKKAN

Benarkah pintu-pintu solusi sudah tertutup rapat? Tidak juga. Buktinya, banyak sekali kelompok masyarakat, termasuk ekonom, yang menawarkan solusi. Tetapi, pemerintah sengaja tidak mau mendengar solusi-solusi tersebut. Berikut langkah-langkah-langkah yang bisa diambil pemerintah terkait kebijakan mempertahankan subsidi BBM dan politik energi nasional: 

SOLUSI MENGATASI DEFISIT APBN :A. PENYEHATAN APBN

1. Politik alokasi anggaran di APBN harus disehatkan. Belanja rutin yang mencapai 79% dari total APBN, yang sebagian besar dipakai membiayai aparatus negara, sangat boros dan tidak efisien.  Sedangkan belanja modal dan belanja barang tidak mencapai seperempat dari total APBN. Belanja modal harus diperkuat, terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Termasuk pembangunan infrastruktur migas untuk meningkatkan produksi.
   
2. Presiden seharusnya bisa memangkas anggaran belanja birokrasinya, seperti perjalanan dinas, pembelian mobil dinas/kantor, alokasi belanja rumah tangga/listrik/telpon bagi pejabat, belanja pembangunan atau renovasi bangunan kantor, dan lain-lain. Para pejabat negara, sebagai abdi negara dan rakyat, harus rela hidup sederhana dan tak berjarak dengan rakyatnya.
   
3. Presiden juga harus memangkas anggaran pemerintahannya, seperti biaya kunjungan ke luar negeri, biaya penyusunan naskah pidato, biaya pengamanan, biaya staff khusus, dan lain-lain.
   
4. Pemerintahan joki harus berani menghentikan pembayaran hutang dan cicilannya karena sudah sangat membebani APBN. Prioritas pembayaran utang di APBN, yang porsinya mencapai 21% pada APBN 2015, telah membuat kemampuan APBN untuk membiayai pembangunan dan belanja sosial (kesehatan, pendidikan, dll) makin berkurang.
   
5. Terkait soal utang luar negeri ini, pemerintah bisa mengajukan audit terhadap utang-utang Indonesia. Audit ini diperlukan untuk menilai mana utang yang sah dan tidak sah (illegitimate debt).  Tentu saja, rakyat Indonesia tidak punya kewajiban untuk membayar utang-utang yang tidak sah. Bank Dunia sendiri pernah mengakui, sebanyak 30% utang di era Megawati masuk ke kantong pribadinya.
   
6. Pemerintah harus berani menutup kebocoran APBN, yang jumlahnya mencapai 30% tiap tahunnya. Untuk mengatasinya, pemerintah harus mendorong model anggaran partisipatif.  Artinya, rakyat harus dillibatkan langsung dalam menentukan jumlah anggaran dan pengeluarannya, kemana anggaran itu hendak dipergunakan, proyek mana yang mau didahulukan, dan bagaimana pengontrolannya.
   
7. Pemerintahan juga harus memerangi praktek penyalahgunaan uang negara. Untuk ini, setiap pejabat negara dari pusat hingga daerah harus melaporkan atau mendokumentasikan gaji dan kekayaannya secara reguler.  Setiap pejabat yang diketahui memiliki kekayaan melebihi dari gaji dan tunjangan pokok harus melaporkan sumber-sumber pendapatannya yang lain. Jika tidak, itu patut diduga sebagai praktek korupsi.

B. SUMBER PENDAPATAN LAIN UNTUK MENUTUPI DEFISIT

1. Presiden harus berani memangkas gaji pejabat tinggi negara, termasuk Menteri, Gubernur Bank Sentral, dan Direktur BUMN, dan lain-lain. Pemerintahan Chavez pernah melakukan hal ini ketika negerinya menghadapi krisis. Saat itu, Chavez memangkas 20% gaji pejabat senior untuk menyeimbangkan anggaran.
   
2. Negara tetangga kita, Malaysia, juga melakukan hal yang sama: memangkas gaji menteri dan seluruh pejabat tingginya sebesar 10% dan menghilangkan fasilitas untuk liburan pejabat ke luar negeri.
   
3. Presiden harus mencontohkan dirinya sebagai pemimpin yang sederhana. Tidak etis menyerukan pejabat negara hidup sederhana, sementara gaji sang Presiden tertinggi ketiga di dunia. Presiden harus meniru Presiden Uruguay, Jose Mujica, yang menyumbangkan 90 persen gajinya untuk menambah anggaran sosial negerinya. Atau, meniru mantan Presiden Paraguay, Fernando Lugo, yang menolak menerima gaji sebagai Presiden sebesar 4.000 dollar AS (sekitar Rp 37 juta) per bulan.
   
4. Pemerintahan joki harus berani menyita harta koruptor guna memperkuat anggaran negara untuk pembangunan dan anggaran sosial.
   
5. Memberlakukan pajak progressif terhadap kaum kaya di Indonesia. Di Perancis, Presiden Francois Hollande sedang memperjuangkan pajak 75% untuk kekayaan di atas 1,28 juta euro (sekitar Rp 16 milyar). Pajak progressif ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana dianut Pancasila.
   
6. Meningkatkan ketataatan pajak bagi badan dan korporasi. Presiden harus berani menindak keras korporasi dan pengusaha yang sengaja mengemplang pajaknya. Memberlakukan pajak untuk setiap uang yang mau keluar negeri (capital outflow tax), kecuali untuk pembayaran impor bahan baku dan barang modal. Pajak ini berkontribusi untuk mencegah kapital asing seenaknya keluar masuk Indonesia dan sekaligus mendatangkan penerimaan bagi negara.
   
7. Memberlakukan “pajak hijau” kepada setiap kendaraan pribadi yang melintas di jalan raya. Pajak hijau ini sebagai kompensasi atas asap atau polusi yang mereka sebarkan oleh kendaraan tersebut.
   
8. Memberantas mafia migas, yang konon kabarnya mendapat keuntungan Rp 10 triliun dari impor BBM. Petral, anak perusahaan Pertamina yang selama ini menjadi sarang mafia minyak, harus dibubarkan.
   
9. Pertamina semestinya membeli langsung minyak mentah dari produsen, tidak lewat perantara atau trader. Jika Pertamina dapat membeli langsung, ada biaya pengeluaran yang bisa dihemat. Sekarang, misalnya, kita impor minyak Rp 350 triliun, kalau bisa efisien sekitar 2 persen saja sudah hemat Rp 7 tiliun.

C. SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN MIGAS:

1. Renegosiasi ulang semua kontrak migas yang merugikan kepentingan nasional. Terkait penerimaan migas, item yang harus diperjuangkan adalah pembagian keuntungan dan royalti.
   
2. Renegosiasi harga jual gas yang merugikan negara, termasuk Gas Tangguh. Saat ini harga jual LNG Tangguh ke Tiongkok cuma 3,35 dollar AS per per MMBTU. Padahal, harga normalnya saat ini mencapai 18 dollar AS per MMBTU. Jika negosiasi berhasil, pemerintah bisa menambah penerimaan negara sebesar Rp 30 triliun per tahun.
   
3. Menaikkan produksi minyak mentah siap jual (lifting) hingga di atas 1 juta barrel per hari. Untuk ini, pemerintah harus rela melakukan investasi dan mencari sumur-sumur baru. Menurut Kurtubi, cadangan minyak kita masih berkisar 50 miliar hingga 80 miliar barel.
   
4. Meninjau ulang cost-recovery yang membebani negara dan menggerus penerimaan migas. Saat ini negara harus mengeluarkan Rp 120 triliun untuk membayar cost recovery. Jika biaya cost recovery berhasil diefisienkan, maka penerimaan negara dari hasil migas bisa dinaikkan.
   
5. Memberlakukan windfall profit tax kepada para kontraktor migas. Menurut Marwan Batubara, jika windfall profit tax ditetapkan 50%, maka negara mendapat pemasukan Rp 20,36 triliun.

D. SOLUSI UNTUK MENEGAKKAN KEDAULATAN ENERGI:

1. Cabut UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas karena telah menjadi biang kerok dominasi asing dalam tata-kelola migas nasional. UU ini juga menyebabkan tata-kelola migas tidak memberi keuntungan bagi negara.
   
2. Memulihkan kontrol negara terhadap sumber daya alam. Ini menegaskan kontrol negara dalam segala aspek industri pertambangan: eksplorasi dan prospeksi, biaya, eksploitasi, ekstraksi, pemurnian, harga jual dan penjualan, dan pemasaran produk tambang.
   
3. Membuat UU Migas yang baru yang sejalan dengan pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan kedaulatan negara terhadap kekayaan migas dan pemanfaatannya untuk kemakmuran rakyat.
   
4. Mengakhiri model ekonomi yang berbasis ekspor bahan mentah, termasuk minyak dan gas. Pemerintah harus membangun kilang-kilang minyak baru untuk menghasilkan BBM. Selain menyerap tenaga kerja baru, ini juga mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Ini juga berlaku untuk pertambangan mineral. Perusahaan asing harus didorong untuk membangun smelter atau pabrik pemurnian dan pengolahan bahan mentah mineral.
   
5. Perusahaan migas asing yang masih beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Penjualan ke luar (ekspor) hanya dimungkinkan jikalau kebutuhan domestik sudah terpenuhi.
   
6. Melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan minyak dan gas asing. Nasionalisasi di sini bukanlah pengambil-alihan secara membabi-buta. Bisa saja dengan model ala Chavez di Venezuela: negara membeli kembali saham-sahamnya dengan “harga pasar”. Ini menjelaskan mengapa tak banyak terjadi resistensi terhadap kebijakan tersebut. ExxonMobil yang sempat mempersoalkan hal ini terbukti kalah dalam arbitrase internasional di London tahun 2008.
   
7. Merevitalisasi perusahaan minyak dan gas negara, dalam hal ini Pertamina, supaya bisa memaksimalkan pengelolaan SDA yang sejalan dengan kepentingan nasional dan berkorelasi dengan kemakmuran rakyat. Tentu saja, ini dilakukan dengan memperbaiki manajemen Pertamina, memberantas korupsi dan praktek broker/insider trading, dan penguatan kapasitas produktif pertamina.
   
8. Memajukan industri tambang negara dalam dua hal: (1) teknologi: semua perusahaan asing wajib berbagi (alih-teknologi) dengan perusahaan negara dan membantu meningkatkan kapasitas teknologinya di semua lapangan industri. (2) pelatihan bagi koperasi penambang dan penambang tradisional.
   
9. Membujuk putra-putri Indonesia yang saat ini menjadi ahli-ahli migas di luar negeri, khususnya di Timur Tengah dan Eropa, untuk kembali ke tanah air dan membangun industri migas nasional. Konon kabarnya, ada 1.500 ahli minyak Indonesia yang bekerja di Timur Tengah seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Ada juga yang bekerja di perusahaan migas di Eropa.
   
10. Mendorong partisipasi rakyat dalam pengelolaan tambang. Ini termasuk pengembangan koperasi-koperasi rakyat dan pengembangan pertambangan tradisional atau pertambangan rakyat.
    
11. Mengupayakan pengembangan energi alternatif untuk tidak bergantung lagi pada energi fosil. Indonesia punya potensi energi alternatif yang juga melimpah: gas alam, panas bumi, mikro hidro, energi angin, energi laut, energi matahari, bioenergi, dan biomassa.
    
    Oleh : Wawat Kurniawan