Gurita Penguasaan Tambang Indonesia

PENGANTAR
• Sejak bulan Mei 2005, pengusaha asal Rote (NTT), Jusuf Merukh berusaha merintis pertambangan emas di Pulau Lembata, Flores Timur, melalui perusahaannya, PT Pukuafu Indah. Untuk itu, “raja kontrak karya pertambangan emas” yang memiliki saham di belasan perusahaan tambang yang beroperasi dari Aceh sampai ke Pulau Wetar, Maluku Tenggara, menggandeng beberapa mitra dari Jerman (Kupfer Produkte GmBH; Thyssen Krup Fordertechniek, dan Norddeutsche Affinerie AG), Polandia (KGHM Polska Meidz) dan Australia (OAM Australia). Hampir separuh dari luas Pulau Lembata yang 126.638 hektar direncanakan akan ditambang. Namun sejak Desember 2006, rakyat di berbagai desa menolak rencana pertambangan itu, yang dikhawatirkan akan menghancurkan alam dan lingkungan hidup mereka. Kekhawatiran ini antara lain didorong oleh pengalaman mereka dengan tambang baroid yang dilakukan oleh PT Baroid Indonesia dan PT Sumber Alam Lembata. Bertolak dari keprihatinan bersama rakyat di Pulau Lembata, pada tanggal 27 Agustus 2007 terbentuklah Koalisi Jakarta Untuk Tolak Tambang di Lembata, yang beranggotakan beberapa lembaga dan organisasi, yakni JPIC-OFM, PADMA Indonesia, Institute of Ecosoc Rights, PMKRI, Ikatan Mahasiswa Nusa Bunga Jakarta (IMNBJ) dan Keluarga Besar Lembata Jakarta (KBMJ).

• Dalam makalah singkat ini, penulis berusaha menempatkan dukungan dan penolakan terhadap rencana pertambangan emas di Pulau Lembata ini, dalam bingkai ekonomi politik, dibekali teori ketergantungan ilmuwan Brazil kelahiran Jerman, Andre Gunder Frank. Ada dua konsep yang akan dimanfaatkan secara khusus, yakni konsep “kelas komprador domestik” dari Thomas J. Biersteker (1981), yang telah dimodifikasi oleh penulis, serta konsep “de-linking” dari Marta Fuentes dan Andre Gunder Frank (1989).

ASAL USUL KONSEP KELAS KOMPRADOR DOMESTIK
• Dalam literatur teori ketergantungan dipakai istilah strata, kelaskelas, atau kelompok-kelompok “borjuis komprador”, yang kepentingan dan kegiatannya sejajar dengan kepentingan maskapai-maskapai transnasional yang menanamkan modalnya di negara-negara Dunia Ketiga.
• Istilah comprador, yang dalam bahasa Portugis berarti “pembeli”, awalnya digunakan dalam pembahasan tentang perdagangan, dan diterapkan terhadap para pedagang perantara, yang mengurus masuknya para pedagang asing ke pasaran setempat. Dalam kasus investasi masakapai-maskapai minyak asing ke Nigeria, negara kaya minyak di Afrika, ada hubungan segitiga antara maskapaimaskapai transnasional, komprador swasta, dan komprador negara, yakni birokrat-birokrat yang mengfasilitasi masuknya perusahaan-perusahaan asing itu. • (lihat Biersteker 1981).
Dominasi Maskapai-maskapai tambang AS di Nusantara, baik tambang mineral maupun tambang migas
Mulai dari perusahaan tambang tembaga-perak-emas Freeport McMoran di Papua Barat, perusahaan tambang emas Newmont di Minahasa (Sulut) & Sumbawa (NTB), perusahaan tambang migas ChevronTexaco (d/h Caltex) di Riau dan juga menguasai produksi geothermal di Jawa Barat (setelah Unocal lebur ke dalam ChevronTexaco), s/d perusahaan tambang migas ExxonMobile yang sudah menguras Aceh kini diizinkan menghisap kekayaan Blok Cepu. Kegiatan eksplorasi perusahaan-perusahaan tambang itu didukung oleh perusahaan-perusahaan jasa konstruksi industri migas AS, seperti kelompok Halliburton (Kellog, Brown & Root) yang bermitra dengan PT PP Berdikari milik yayasan-yayasan Soeharto, dan McDermott, yang bermitra dengan Bob Hasan, seorang kroni Soeharto.

Kelas Komprador Pertambangan di Nusantara
• • • • Orang-orang Kunci di bidang Pertambangan, di luar Menteri Pertambangan dan aparat formalnya, adalah: – Seksi Ekonomi Kedubes AS, yang merupakan pelobi kepentingan perusahaan-perusahaan migas AS, yang berperan dalam alokasi konsesi migas ConocoPhillips di Celah Timor; – IMA (Indonesian Mining Association), lama dikuasai oleh Benny Wahyu dari INCO; – Jantje Lim Poo Hien (Yani Haryanto), pemimpin Harita Group, kroni mendiang Presiden Soeharto (tetangga di seberang rumah Soeharto di Jl. Cendana), pemilik 10% saham dalam PT Kelian Equatorial Mining (KEM), mitra Rio Tinto & penyandang dana bagi Kent Bruce Crane, bekas operator CIA dan pemasok senjata api kecil bagi pemerintah AS dan negara-negara lain; – Jusuf Merukh, bergelar “Raja Kontrak Karya Emas”, pemegang saham minoritas dalam belasan kontrak karya tambang emas dari Aceh s/d Maluku Tenggara; pernah dekat dengan Megawati Soekarnoputri. – James Riady, boss Lippo Group yang mengfasilitasi masuknya pompa bensin Shell pertama di kompleks Lippo Karawaci.

• •KABINET INDONESIA BERSATU = KABINET PEDAGANG MIGAS BERSATU
Paling tidak tiga orang di antara segelintir decision maker ekonomi Indonesia atau keluarga dekat mereka ikut mengeruk rezeki berlimpah dari minyak dan gas bumi, sebelum mereka bergabung ke dalam Kabinet ‘Indonesia Bersatu’ pimpinan SBY. Di puncak anak tangga tentunya perlu disebutkan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla sendiri, yang keluarganya adalah pemilik Nuansa Group. Menantu JK, Soesanto (“Tono”) Soepardjo, yang menikah dengan putri tertua Jusuf Kalla, Muchlisah Kalla, diserahi memimpin PT Kalla Inti Kalla Nuansa Group, salah satu investor yang tertarik menggarap sumur minyak di Blora, Jawa Tengah. – Di luar urusan Blok Cepu, kelompok Bukaka yang dipimpin oleh Ahmad Kalla, adik kandung sang Wakil Presiden, punya hubungan bisnis dengan salah satu raksasa migas dari AS, ConocoPhillips. Berkongsi dengan perusahaan daerah Batam, PT Bukaka Barelang Energy sedang membangun pipa gas alam senilai 750 juta dollar AS – setara Rp. 7,5 trilyun – untuk menyalurkan gas alam dari Pagar Dewa, Sumatera Selatan, ke Batam. Nama perusahaannya, PT Bukaka Barelang Energy. Gas alamnya sendiri berasal dari ladang ConocoPhillips di Sumatera Selatan.

•Selanjutnya, ‘parade artis migas’ itu meliputi Menko Ekuin Aburizal (“Ical”) Bakrie, Menaker Fahmi Idris, dan mantan Menteri Urusan BUMN Sugiarto. Di masa kediktatoran Soeharto, adikadik Ical ikut membangun perusahaan-perusahaan perdagangan minyak anak-anak dan adik sepupu Soeharto di Hong Kong dan Singapura, di bawah nama “Mindo”, “Permindo”, dan “Terrabo”. Setelah Soeharto dilengserkan oleh gabungan kekuatan IMF, tentara, dan gerakan mahasiswa, Ical dan adik-adiknya melepaskan diri dari kelompok Mindo itu, setelah Pertamina menutup keran perusahaan-perusahaan tersebut. Belum jelas apakah perkongsian antara keluarga Bakrie dan keluarga Soeharto di pabrik pipa PT Seamless Pipe Indonesia Jaya, di perusahaan perkebunan PT Bakrie Sumatra Plantations, dan di Bank Nusa, juga telah berakhir.
•Sebelum berakhirnya era kepresidenan Soeharto,Bakrie Bersaudara sudah berhasil membangun imperium bisnis migas mereka sendiri. Indra Usmansyah Bakrie, adik Ical, tercatat sebagai Presiden Komisaris Kondur Petroleum S.A., perusahaan swasta yang berbasis di Panama. Perusahaan itu dimiliki oleh PT Bakrie Energi, yang 95 % milik Bakrie Bersaudara dan 5% milik Pan Asia, yang pada gilirannya milik Rennier A.R. Latief, CEO dan Presdir Kondur Petroleum SA. Di Indonesia, perusahaan ini bergerak di bawah nama PT Energi Mega Perkasa Tbk., yang sejak tahun 2004 terdaftar di Bursa Efek Jakarta, dan juga dipimpin oleh Renier Latief. Perusahaan ini sekarang menjadi perusahaan migas swasta nasional kedua terbesar setelah Medco Group. Di mancanegara, kendaraan bisnis minyak Bakrie bersaudara ini tetap bergerak dengan nama Kondur Petroleum SA, dan beroperasi di Kroasia, Uzbekistan, Yaman dan Iran. Tapi sebelumnya, sebagai operator Kawasan Production Sharing Selat Malaka (KPSSM), Kondur telah berbisnis dengan Shell, yang menampung minyak mentah itu untuk dimurnikan di Australia. Selain di Kondur Petroleum SA, Bakrie Bersaudara juga memiliki saham dalam PT Bumi Resources Tbk, yang sedang mengalihkan usahanya dari sektor perhotelan ke pertambangan, khususnya pertambangan migas dan bahan baku enerji yang lain. Hampir 22% saham perusahaan itu milik Minarak Labuan, maskapai minyak milik Nirwan Dermawan Bakrie, yang telah menanamkan 33 juta dollar AS di Yaman. Diversifikasi usaha itu dilakukan dengan membeli 40% saham Korean National Oil Corporation (KNOC), yang menanam 4,4 juta dollar AS dalam unit pengolahan minyak TAC Sambidoyong di Cirebon. Selain di Indonesia, KNOC melakukan eksplorasi migas di sebelas negara lain, termasuk Libya, Afrika Selatan, Yaman, Vietnam, Venezuela, Peru dan Argentina. Dominasi ekonomi politik Aburizal Bakrie, walaupun sudah digeser dari Menko Ekuin ke Menko Kesra, dapat kita lihat dari alotnya penyelesaian ganti rugi bagi korban-korban lumpur PT Lapindo Brantas, yang sahamnya sebagian milik PT Energi Mega Persada. Sebagian lagi sahamnya milik kelompok Medco, yang akan dibahas sebentar lagi.

•••

Fahmi Idris, yang sekarang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah anggota Grup Kodel (“Kelompok Delapan”), yang berkongsi dengan perusahaan migas AS, Golden Spike Energy. Kodel sendiri juga bergerak dalam bidang pertambangan migas, melalui anak perusahaannya, PT FMC Santana Petroleum Equipment Indonesia, yang berkongsi dengan kelompok Nugra Santana milik keluarga Ibnu Sutowo almarhum. Sebelum perombakan kabinet SBY-JK yang terakhir, Sugiarto, yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Urusan BUMN, adalah mantan Direktur Keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk, perusahaan swasta Indonesia terbesar di bidang migas, milik Arifin Panigoro dan keluarganya. Kelompok Medco itu pada awalnya ikut berkembang karena perkongsiannya dengan besan Soeharto, Eddy Kowara Adiwinata (mertua Siti Hardiyanti Rukmana) dan salah seorang Menteri, yakni Siswono Judohusodo. Ekspansinya ke negara-negara Asia Tengah eks-Uni Soviet dilakukan dengan membonceng ekspansi pengusaha muda yang waktu itu masih termasuk keluarga Cendana, yakni Hashim Djojohadikusumo. Sesudah berakhirnya masa kepresidenan Soeharto, manuvermanuver politik Arifin Panigoro, yang spontan mendukung gerakan reformasi, menyelamatkan kelompok bisnis ini, yang muncul sebagai penyandang dana PDI-P dan berhasil mengorbitkan Megawati Soekarnoputri ke kursi RI-1. Setelah pudarnya bintang Megawati Soekarnoputri, Arifin Panigoro keluar dari PDI-P dan mendirikan partai baru, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) bersama Laksamana Sukardi. Sementara itu, Medco semakin berkembang, dan berusaha melakukan diversifikasi ke sektor pembangkitan tenaga listrik geothermal maupun tenaga nuklir, setelah berkongsi dengan Pertamina menyadap sumber-sumber migas di Sulawesi Tengah dan sedang mengambil ancang-ancang menjadi produsen migas No. 2 terbesar di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dengan demikian, kelompok Medco dan unit-unit migas dari kelompok Bakrie, dapat digolongkan sebagai maskapai transnasional (TNC) juga.

•••• Mantan Menteri Perhubungan & Telekomunikasi yang kini menjabat sebagai Sekretaris Negara, M. Hatta Rajasa, pernah menjadi eksekutif Medco (1980-3), sebelum mendirikan perusahaan konsultan manajemen, PT InterMatrix Bina Indonesia, yang bekerja sama dengan Pertamina dan perusahaan-perusahaan perminyakan asing. Sebagai anak Palembang, Insinyur Pertambangan lulusan ITB itu tidak asing dengan dunia perminyakan. Mertuanya salah seorang staf Stanvac, ketika Hatta jatuh cinta kepada Okke, dokter gigi yang kini sebagai isterinya.
• Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) sendiri, Purnomo Yusgiantoro, adalah Wakil Pemimpin Perusahaan PT Resource Development Consultant, di mana M.S. Kaban, Menteri Kehutanan, menjadi konsultan. Entah apa bidang bisnis PT itu. Namun embelembel “resource development” jatuhnya tidak jauh dari sumber-sumber daya energi juga.
• Bagaimana dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri? Kedekatan SBY dengan Letjen (Purn.) T.B. Silalahi, staf ahli Presiden bidang sekuriti, sangat rentan dimanfaatkan oleh Tomy Winata, pimpinan kelompok Artha Graha. Soalnya, T.B. Silalahi orang kunci di Artha Graha. Kenyataannya, Artha Graha, yang sebagian saham banknya milik Yayasan Kartika Eka Paksi, lengan bisnis TNI/AD, juga ikut mengadu untung di Blok Cepu. Dalam rush para pelaku bisnis top di Indonesia untuk mendapat bagian dalam pengeboran minyak bumi di blok Cepu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, nama Tomy Winata. Selain dia, pengusaha yang sudah menampakkan minatnya untuk ikut menggarap blok Cepu adalah Surya Paloh, melalui perusahaannya, PT Surya Energi Raya, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, yang digandeng oleh PT Asri Dharma milik Pemkab Bojonegoro; Dahlan Iskan, boss Grup Jawa Pos; serta Ilham Habibie, putra sulung mantan presiden B.J. Habibie; Letjen (Purn.) A.M. Hendropriyono, mantan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara); Hartati Murdaya, pimpinan kelompok CCM (Central Cakra Murdaya); Laksdya Sudibyo Rahardjo; serta Susanto (“Tono”) Supardjo, menantu Jusuf Kalla.

••Hampir semua nama itu merupakan tokoh lama di bidang politik dan ekonomi. Sudibyo Raharjo, mantan Dubes R.I. untuk Singapura dan mantan penasehat Otorita Batam, adalah mertua Thareq Kemal Habibie, putra kedua B.J. Habibie. Setahu saya, purnawirawan perwira TNI/AU itu tidak terlalu dekat dengan SBY. Berbeda halnya dengan ‘trio’ Hendropriyono, Tomy Winata, dan Hartati Murdaya. Trio itu punya pertalian bisnis yang berputar di seputar keluarga Hendropriyono. Di masa jayanya sebagai Kepala BIN, Hendropriyono juga masuk dalam kelompok Artha Graha, karena menjadi Presiden Komisaris PT Kia Motors Indonesia (KMI), yang termasuk kelompok Artha Graha. Tomy Winata pribadi, menjadi salah seorang pemegang saham PT KMI. Sedangkan seorang putera Hendro, Ronny Narpatisuta Hendropriyono, menjadi salah seorang direktur PT KMI, bersama Fayakun Muladi, putera mantan Menteri Kehakiman Muladi. Ronny, pada gilirannya, juga komisaris PT Hartadi Inti Plantations, penguasa areal konsesi kelapa sawit seluas 52 ribu hektar di Kabupaten-kabupaten Buol dan Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Berarti, keluarga Hendropriyono punya hubungan bisnis yang cukup erat dengan Tomy Winata maupun dengan Hartati Murdaya. Melihat kenyataan itu, boleh jadi trio Hendropriyono-Tomy Winata-Hartati Mudaya akan bekerjasama untuk mendapatkan bagian dari mega proyek blok Cepu itu. Dengan mengungkap semua kaitan bisnis migas keluarga dan konco-konco Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri, baik yang sudah terwujud maupun yang sedang dijajagi, kita dapat memahami kepentingan mereka untuk menaikkan harga BBM, yang naik sangat tidak proporsional dengan kemampuan kocek rakyat. Bayangkan saja, harga bahan bakar minyak (BBM), yang rata-rata naik 125%, mulai 1 Oktober lalu, jelas-jelas menunjukkan bias ke arah kepentingan kelas menengah dan atas. Bensin premium ‘hanya’ naik 87,5% dari Rp 2400 menjadi Rp 4500 per liter. Solar naik 105% dari Rp. 2.100 menjadi Rp 4.300 per liter. Sedangkan minyak tanah naik 186% dari Rp 700 menjadi Rp 2000 per liter!

•••

Dari data di atas terlihat bahwa ada Menteri yang bisnis keluarganya punya kaitan dengan Shell, yakni Aburizal (“Ical”) Bakrie. ‘Kebetulan’, Ical juga penyandang dana Freedom Institute, yang ‘kebetulan’ memasang iklan kontroversial di harian Kompas, tanggal 26 Februari tahun lalu. ‘Kebetulan’, Freedom Institute dipimpin oleh Rizal Mallarangeng, yang abangnya, Alfian Mallarangeng, ‘kebetulan’ salah seorang jurubicara Presiden SBY. Lalu, betulkah semua ‘kebetulan’ itu memang ‘kebetulan’? Ataukah tangan-tangan Shell memang begitu kuat mencengkeram ke dalam berbagai celah pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia? Siapa pelobi masuknya Shell ke pemasaran BBM? Ini dapat ditelisik dari lokasi pendirian pompa bensinnya yang pertama, yakni di depan Hypermart Lippo Karawaci di Tangerang. Tanah di mana SPBU Shell itu berdiri, adalah bagian dari kota satelit Lippo Karawaci seluas 500 hektar, milik PT Lippo Karawaci Tbk. James T. Riyadi (lahir di Jakarta, 7 Januari 1957), adalah pemegang saham utama perusahaan itu. Ia memimpin kelompok Lippo di Indonesia dan di AS. Sedangkan ayahnya, Mochtar Riady, memimpin usaha kelompok Lippo di Tiongkok. Kerjasama ayah dan anak ini pernah menimbulkan kontroversi di AS, ketika kelompok Lippo menyumbang satu juta dollar AS untuk dua kali pemilihan Presiden William (Bill) Clinton. Kedekatan mereka dengan Bill Clinton membuahkan hasil yang lumayan menguntungkan: sebuah pembangkit listrik raksasa yang dibangun kelompok Lippo di Tiongkok, mendapat pinjaman dari Bank Exim AS, yang sejatinya hanya meminjamkan dana kepada perusahaan-perusahaan AS.

••Tidak banyak orang yang masih ingat peranan kelompok Lippo dalam skandal korupsi Bill Clinton itu, berkat kelihaian strategi human relations kelompok itu, yang menyasar kelas menengah-atas keturunan Tionghoa yang beragama Kristen. James Riady telah menyumbang pembangunan banyak gereja di berbagai kawasan pemukiman mewah di Indonesia. Kapela (gereja kecil) di kampus UKSW, Salatiga, juga merupakan sumbangan Lippo. Ayah James, Mochtar Riady, bahkan duduk dalam kepengurusan yayasan pengelola perguruan tinggi Kristen itu, yang telah memecat Arief Budiman, cendekiawan keturunan Tionghoa, yang sangat kritis terhadap perkembangan konglomerat di Indonesia. Selain itu, kelompok Lippo dikenal sebagai salah satu donor PDI-P. PDI-P sendiri tidak dapat diharapkan mewakili aspirasi rakyat yang tidak setuju dengan kenaikan harga BBM, maupun penunjukan ExxonMobil sebagai pengelola Blok Cepu. Ini tidak terlepas dari dominannya peranan Megawati Soekarnoputri dan suaminya, Taufik Kiemas, di fraksi terbesar di DPR-RI itu. Padahal keluarga ini merupakan pedagang BBM yang semakin berjaya di wilayah DKI. Dengan memiliki 13 SPBU, keluarga Mega-Taufik sangat berhasil di bidang pemasaran BBM, dan masih terus berniat membuka pompa bensin baru, dengan merek Pertamina maupun yang lain. Akhir tahun lalu, semua SPBU milik keluarga Mega-Taufik sudah berhasil menjual lebih dari 15 ribu liter gabungan premium, pertamax dan solar. Bahkan salah satu di antaranya, yaitu yang berlokasi di kawasan Pluit, Jakarta Barat, mampu menjual 90 ribu liter sehari. Makanya, mereka sangat diuntungkan dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tahun lalu. Padahal, keluarga Taufik Kiemas bukan satu-satunya anggota parlemen yang berjualan minyak. Lalu, untuk apa mereka mau menentang masuknya maskapai migas asing, mulai dari hulu sampai ke hilir?

••POSISI KELAS KOMPRADOR DOMESTIK DALAM SIRKULASI KEKUATAN TEORI KETERGANTUNGAN
Cara-cara “de-linking”
• Andre Gunder Frank dan kolaboratornya, Marta Fuentes, optimis melihat dampak politis gerakan lingkungan terhadap proyek-proyek pembangunan skala besar yang sangat merusak lingkungan di negara-negara Selatan, seperti Brazil. Dalam tesis ketujuh dari tulisan mereka tentang sepuluh tesis gerakan-gerakan kemasyarakatan (social movements), mereka menyuarakan harapan bagi negara-negara belahan bumi Selatan. Negara-negara Selatan tidak perlu membebek pada pola pembangunan negaranegara Utara, karena gerakan-gerakan kemasyarakatan dapat “melepas kopling” (delinking) negara-negara Selatan dari negaranegara Utara. Bahkan, menurut Fuentes dan Frank, gerakan-gerakan ini mengfasilitasi transisi negara-negara Selatan menuju sosialisme.
• Pertanyaannnya adalah: bagaimana cara “melepas kopling” itu? Di samping lewat perjuangan bersenjata, sebagaimana yang dilakukan gerakan Maois di Nepal, delinking dari sistem kapitalisme dunia dapat diperjuangkan oleh gerakan-gerakan kemasyarakatan melalui tiga mekanisme: pasar, hukum, dan parlemen. (perlawanan bersenjata?)
•Contoh penggunaan mekanisme hukum adalah gugatan Oceanic Oil, perusahaan migas yang berbasis di Denver, Colorado, AS, terhadap ConocoPhillips. Oceanic Oil menuduh ConocoPhillips “mencuri” konsesi minyaknya di Laut Timor dengan menyogok pejabat Pertamina (ketika Timor Leste masih dijajah Indonesia), mantan PM Timor Leste, Mar’ie Alkatiri serta anggota kabinet dan parlemen yang berasal dari partai Fretilin. Sedangkan contoh penggunaan jalur parlementer adalah pembatalan proyek pembukaan hutan Amazonia untuk proyek Polonoro-Este di Brazil serta penurunan target transmigrasi di Indonesia demi penyelamatan hutan dan penduduk asli Papua. Ini dimungkinkan berkat gencarnya kampanye selama tiga tahun (1985-87), di mana para aktivis ornop Brazil dan Indonesia bersama rekannya dari AS melobi Ketua Komisi Anggaran Senat AS, untuk memotong alokasi dana bagi proyek Polonoro-este dan transmigrasi. Berbagai mekanisme “de-linking” itu, merupakan kekuatan pengimbang bagi kelas komprador domestik, seperti yang tergambar dalam sirkulasi kekuatan dalam teori ketergantungan Andre Gunder Frank (lihat Skema sebelumnya).
••KESIMPULAN
• Dalam setiap kegiatan advokasi pertambangan skala besar, dua perangkat mekanisme perlu dipelajari, yakni, pertama, kelas komprador domestik yang berada di balik rencana investasi tambang raksasa itu; dan kedua, mekanisme-mekanisme “delinking” yang dapat digunakan untuk memperjuangkan pembatalan rencana investasi itu.
• Misalnya, menghadapi rencana investasi tambang emas bermodal Jerman dan Polandia di Pulau Lembata, yang diperantarai oleh Jusuf Merukh, pengidentifikasian mitra-mitra asing maupun broker nasional itu dapat membantu mengarahkan advokasi anti tambang itu dengan lebih cermat dan efektif. Advokasi anti tambang itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan media, dapat juga dengan mengajak kerjasama Partai Hijau dan gerakan lingkungan di Jerman, atau dengan mengajak kerjasama Gereja Katolik di Polandia, yang punya sejarah dalam penyebaran agama Katolik di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepustakaan:
- Aditjondro, George Junus (2002). “Burung-burung Kondor Beterbangan di atas Buni Sulawesi: Kapitalisme Ekstraktif, Imperialisme Mineral, dan peranan Kelas Komprador Domestik dalam Industri Pertambangan di Indonesia.” Kata Pengantar dalam Arianto Sangaji, Buruk Indo, Rakyat Digusur: Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. Ix-xxii. ————– (2005).
- Disandera kabinet pedagang migas: Membongkar kepentingan-kepentingan domestik dan internasional di balik kenaikan harga BBM di Indonesia. Makalah untuk Diskusi Publik “Refleksi Sosial Agamawan terhadap Kenaikan Harga BBM di Indonesia”, yang diselenggarakan Centre for the Study of Religious and Socio-Cultural Studies (CRSD) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Rabu, 23 November. ————– (2006).
- Penggadaian Aset Migas Rakyat, dari Hilir Balik ke Hulu: Dari Pompa Bensin Shell sampai ke penguasaan Blok Cepu oleh Exxon Mobil. Makalah pengantar diskusi untuk Seminar Nasional “Nasionalisasi Aset Untuk Kesejahteraan Rakyat”, yang diselenggarakan BEM Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), hari Kamis, 11 Mei. Biersteker, Thomas J. (1981). Distortion of Development? Contending Perspectives on the Multinational Corporation. Cambridge: The MIT Press. Frank, Andre Gunder (1974). Lumpenbourgeoisie: Lumpendevelopment: Dependence, class and politics in Latin America. New York: Monthly Review Press. ——– (1982).
- On capitalist underdevelopment. Bombay: Oxford University Press. Fuentes, Marta & Andre Gunder Frank (1989). “Ten theses on social movement,” World Development, 17 (2), hal. 179-191. JPIC-OFM (2007). Membaca Penolakan Warga atas Rencana Pertambangan Emas di Kabupaten Lembata – NTT.
Kertas Posisi JPICOFM. Jakarta: Sekretariat JPIC-OFM. •