Kepentingan Asing Dibalik Kenaikan BBM Oleh Pemerintahan Jokowi-JK

Kebutuhan BBM Indonesia kurang lebih sebanyak 1,5 juta Barel Per Hari (BPH). Volume impor BBM meningkat sejak 2010 dikarenakan produksi 79 Blok Migas yang terus menurun. Sebagai latar belakang, Indonesia saat ini memiliki 263 blok minyak bumi dan gas bumi (migas). Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan eksplorasi-eksplorasi baru. Dari 263 blok Migas yang dimiliki Indonesia saat ini, sebanyak 79 Blok Migas sudah produksi. Sedangkan sisanya 184 Blok Migas masih dalam tahap eksplorasi.
Dari 79 Blok Migas milik Indonesia yang sudah produksi, sekitar 55 Blok Migas (70%) dikelola oleh perusahaan migas asing berskala global. Sebut saja, Chevron, Total, Inpex, ExxonMobil, Petronas, Petrochina, CNOOC, Santos, British Petroleum, Hess, Stat Oil, Eni dan sebagainya
Berikut daftar produksi 79 Blok Migas dan kekurangannya (impor) :
2010 : Produksi 954.000 Barel Per Hari (BPH). Impor 550.000 BPH.
2011 : Produksi 898.000 Barel Per Hari (BPH). Impor 600.000 BPH.
2012 : Produksi 861.000 Barel Per Hari (BPH). Impor 650.000 BPH.
2013 : Produksi 827.000 Barel Per Hari (BPH). Impor 700.000 BPH.
Faktanya, peningkatan impor minyak / BBM dikarenakan menurunnya produksi 79 Blok Migas. Bahwa importir diuntungkan karena adanya kenaikan permintaan impor, itu benar. Tapi bukan seperti yang dituduhkan Jokowi – JK bahwa impor minyak / BBM meningkat karena permainan importir. Justru yang harus ditanyakan adalah kenapa produksi 79 Blok Migas itu menurun. Apakah ada permainan para kontraktor migas asing yang sengaja menurunkan produksinya untuk tujuan tertentu?
Jangan lupa, pada 2015 – 2021 ada 28 Blok Migas yang akan habis kontrak. Berikut daftar 28 Blok Migas yang akan habis masa kontraknya antara 2015 – 2021


2015
Pertamina – Costa di Blok Gabang

2017
Total EP – Inpex di Blok Mahakam
Pertamina di Blok Offshore North West Java (ONWJ)
Inpex di Blok Attaka
Medco di Blok Lematang

2018
Pertamina – Petrochina di Blok Tuban
Pertamina – Talisman di Blok Ogan Komering
ExxonMobil di Blok North Sumatera Offshore (NSO) B
ExxonMobil di Blok NSO Extension
CNOOC di Blok Sumatera Tenggara
Total EP di Blok Tengah
VICO di Blok Sanga-Sanga
Chevron di Blok Pasir Barat (West Pasir) dan Attaka

2019
Kalrez Petroleum di Blok Bula
Citic di Blok Seram Non Bula
Pertamina – Golden Spike di Blok Pendopo dan Raja
Pertamina – Hess di Blok Jambi Merang

2020
Conoco Phillips di Blok South Jambi B
Kondur Petroleum di Blok Malacca Strait
Lapindo di Blok Brantas
Pertamina – Petrochina di Blok Salawati
Petrochina di Blok Kepala Burung Blok A
Energy Equity di Blok Sengkang
Chevron di Blok Makassar Strait Offshore A

2021
CPI di Blok Rokan
Kalila di Blok Bentu Segat
Petronas di Blok Muriah
Petroselat di Blok Selat Panjang
Pemerintah RI tentu punya 2 pilihan menghadapi adanya 28 blok migas yang akan habis kontrak :
Tidak perpanjang dan harus segera siapkan kontraktor migas baru yang siap produksi penuhi kebutuhan BBM dalam negeri.
Perpanjang dan memberikan kontrak blok tambahan kepada kontraktor yang ada agar produksi terpenuhi.
Pemegang konsesi 28 blok migas dimana lebih dari 20 blok migas itu adalah asing, tentu berharap perpanjangan kontrak. Wajar apabila para kontraktor di 28 blok migas itu sengaja menurunkan produksinya. Penurunan produksi migas yang disengaja, akan mendesak pemerintah perpanjang kontrak. Faktanya, penurunan produksi migas hanya memiliki 2 solusi :
Penurunan produksi diselesaikan dengan tingkatkan impor.
Penurunan produksi diselesaikan dengan perpanjang kontrak migas yang ada dan berikan blok baru kepada kontraktor yang sudah ada.
Para kontraktor di 28 blok migas yang akan habis kontrak tentu akan menyukai opsi kedua. Wajar jika kemudian asing-asing ini sengaja menurunkan produksi migas dan menyerang importir. Karena sasaran asing-asing ini adalah memperpanjang kontrak.
Kira-kira begini alurnya :
Pada 2015 – 2021 ada 28 blok migas habis kontrak.
Para kontraktor turunkan produksi untuk tekan pemerintah soal perpanjangan kontrak dan dapatkan blok tambahan.
Solusi jangka pendek pemerintah hadapi penurunan produksi dengan tingkatkan impor.
Importir diserang isu mafia migas agar pemerintah tidak fokus impor, tapi perpanjang kontrak dan pemberian blok tambahan.
Pertanyaannya kemudian, kenapa Jokowi – JK menyalahkan importir migas terkait penurunan produksi migas? Apakah ada yang disembunyikan terkait 28 blok migas yang akan habis kontrak?
Solusi yang juga ditawarkan Jokowi – JK untuk menghadapi Mafia Migas adalah mencabut Subsidi BBM. Benarkah pencabutan subsidi BBM semata-mata bertujuan menghantam Mafia Migas? Ataukah ada motif bisnis juga di balik pencabutan Subsidi BBM?

Perlu diketahui, kebutuhan BBM Premium di Indonesia sebanyak 30 juta Kiloliter (KL). Kemampuan produksi Pertamina untuk BBM Premium hanya 12 juta Kiloliter (KL). Kemampuan produksi Pertamina untuk BBM Pertamax hanya 1 juta Kiloliter (KL).

Dan perlu juga diketahui, tanpa subsidi, harga BBM Premium akan berkisar di Rp 10.000/liter. Selisih harga BBM Premium dengan Pertamax jika tak ada subsidi hanya berkisar Rp 300 – 500/liter. Artinya, sebagian pengguna BBM Premium akan cenderung memilih BBM Pertamax jika tidak ada Subsidi.

Padahal, kemampuan produksi Pertamina untuk BBM Pertamax hanya sebanyak 1 juta Kiloliter (KL). Artinya, pencabutan subsidi BBM Premium adalah peluang bagi BBM asing sekelas Pertamax. Anggap dari 30 juta Kiloliter konsumsi BBM Premium, sebanyak 15 juta Kiloliter (50%) beralih ke Pertamax. Pertamina tak akan mampu penuhi demand Pertamax sebanyak itu. Merek-merek BBM asing seperti Shell, Total, Chevron, Petronas, dan sebagainya akan sangat menyukainya. Merek-merek BBM asing akan sangat diuntungkan jika subsidi BBM Premium dicabut dan terjadi migrasi konsumsi ke Pertamax.

Saat ini, sebanyak 40 perusahaan asing telah mengantongi izin mendirikan SPBU merek asing di Indonesia. Masing-masing perusahaan asing itu memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU merek asing. Artinya, apabila Subsidi BBM Premium dicabut, akan ada 800.000 SPBU merek asing siap berdiri di Indonesia. Jumlah yang wajar untuk antisipasi migrasi besar-besaran konsumsi BBM Premium ke BBM kelas Pertamax.

Dari sini bisa kita lihat, bahwa di balik isu Mafia Migas ala Jokowi – JK, ujung-ujungnya adalah membuka keran asing ke BBM dalam negeri.

Tuduhan bahwa Petral memonopoli impor BBM yang menguntungkan importir hanyalah cara lain mengembalikan Mafia Migas yang sesungguhnya. Faktanya, pembubaran Petral akan sangat menguntungkan bagi kelompok mafia migas Ari Soemarno, Raden Prijono dan politisi PDIP Effendi Simbolon.

Tuduhan bahwa segelintir importir sangat diuntungkan dengan adanya Subsidi BBM hanyalah cara lain membuka keran migas asing ke BBM dalam negeri. Faktanya, pencabutan Subsidi BBM akan sangat menguntungkan bagi rencana 40 produsen migas asing buka 800.000 SPBU kelas Pertamax.